BERITA BUMD
Daerah Kaya, BUMD Selayaknya Kaya Posted : 22 Dec 2009 | 14:25| By : Kormen| Komentar : 0
(Businessreview) - Daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah setidaknya memiliki BUMD yang kaya. Tapi sayang justru banyak BUMD yang merugi bak ‘tikus mati dilumbung padi’. Apa yang harus dilakukan ke depannya? Sulit dipahami, mengapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengalami pertumbuhan yang kurang subur, khususnya pada daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Setidaknya beberapa daerah di Indonesia, yang terkenal kaya dengan potensi sumber daya alamnya, memiliki BUMD yang kaya. Tapi sayang, tak sedikit BUMD terpaksa harus menjadi penonton di daerahnya sendiri. Sementara bisnis-bisnis potensial di daerahnya banyak dikendalikan raksasa bisnis swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN. Bahkan jarang terjadi sebuah BUMD dilibatkan sebagai mitra bisnis atau diajak kerjasama dalam pengelolaan berbagai potensi daerah. Hal tersebut dipicu oleh citra BUMD yang identik dengan birokrasi, tidak profesional, tempat buangan orang pensiun, tidak mengerti bisnis, dan ragam penilaiannya. Dalam menjalankan bisnisnya pun banyak BUMD yang nasibnya bak ‘hidup segan mati tak mau’. Karena di kebanyakan BUMD, untuk bertahan hidup saja, BUMD mengandalkan jatah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lalu sampai kapan? Padahal, kebijakan Otonomi Daerah adalah; dalam rangka memberi kewenangan yang sangat luas bagi pemerintah daerah kabupaten dan daerah kota untuk mengatur dan mengelola berbagai potensi ekonomi yang ada di daerahnya. Setidaknya, dengan kewenangan tersebut, daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengelolaan dan pemanfaatan berbagai potensi daerah yang ada. Tak dipungkiri, hampir seluruh seantero negeri ini memiliki kekayaan yang melimpah, mulai dari potensi laut, pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan, sebagainya. Untuk mengelola berbagai potensi yang ada maka peran BUMD demikian diharapkan. Tapi semua potensi keberadaanya seperti mimpi belaka. Hal tersebut juga yang menjadi perhatian Pemerhati masalah Bisnis daerah, H. Teguh Triyanto, MBA. Menurutnya, daerah sebagai kerajaan kecil dengan kewenangan yang luas, sudah saatnya dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan jurus-jurus untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Komisaris independen di salah satu BUMD itu mengatakan, daerah-daerah yang kaya akan potensi alam, seharusnya juga BUMD-BUMD-nya kaya. Karena semua potensi yang ada dipercayakan kepada BUMD untuk mengelolanya. Terutama peran BUMD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Contohnya adalah Kalimantan TImur yang terkenal dengan penghasil batubara terbesar yang dikelola swasta, tapi sayang, listrik daerah ini, mati hidup. Atau daerah Irian Jaya yang kaya tambang tembaga dan emas, tapi perusahaan daerah tambangnya tidak berkembang. Begitu juga dengan Riau dan berapa daerah lainnya di Indonesia yang kaya minyak, di mana peran BUMD kurang strategis. Lihat saja, dari pengalaman menjadi juri BUMD Award untuk mencari BUMD terbaik dari 1.174 BUMD di Indonesia, pria kelahiran Cilacap 7 Desember 1959,ini, mengatakan, hanya sedikit yang berkinerja baik. Yang baik, rata-rata pada sektor keuangan. “Ya ke depan harus mengoptimalkan peran BUMD sehingga bisa menjadi lokomotif pembangunan daerah. Terutama sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan kelautan,”papar jebolan Monash University, Melbourne Australia, ini. Dalam sebuah seminar ekonomi di Jakarta, Teguh mengakui beberapa permasalahan yang masih menyelimuti pada BUMD. Misalnya, ada banyak BUMD yang belum memiliki visi dan strategi bisnis yang tepat dan besarnya campur tangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan BUMD. Masalah lain adalah; permodalan yang terbatas dan kemampuan kemitraan dengan pelaku swasta yang masih sangat terbatas. Yang masih menjadi masalah juga kata mantan Vice President Marketing Garuda Indonesia, ini, adalah para pengelola BUMD yang tak semuanya disi oleh kalangan profesional. “Ini menyulitkan,”cetusnya. Namun demikian, di mata pria yang low profil ini, ada beberapa CEO BUMD dari kalangan profesional swasta dan lulusan universitas ternama. Tapi ketika masuk, mereka menghadapi banyak kendala. Terutama kentalnya intervensi politik dan berbagai konsep dan program yang dicetuskan tak didukung dengan kemampuan SDM yang ada dalam BUMD.
BUMD Riau Contoh pengelolaan BUMD yang telah dikelola dengan baik adalah BUMD-BUMD Riau. Hal tersebut karena ada komitmen dari pemerintah daerahnya dalam memajukan BUMD, termasuk dalam merekrut tenaga profesional. Menurut pria murah senyum ini, Riau merupakan salah satu, pusat ekonomi yang diandalkan bangsa ini. Bukan hanya karena potensinya besar atau penyumbang devisa terbesar, tetapi juga sebuah kawasan ekonomi strategis dalam bentang ekonomi dunia. Berada di lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Kalau tidak salah, kata dia, Riaunisasi adalah gerakan yang dilakukan oleh Riau yang sadar akan potensi dan kekuatannya, dan ingin memulai itu dari Riau, dengan hak otonomi daerah yang diberikan, untuk memberi tempat yang lebih terhormat bagi Riau di pentas nasional. Hal itulah yang mendorong daerah minyak ini begitu gencar mentransformasikan pengelolaan BUMD-BUMD-nya. Teguh, mengatakan, sebagai daerah yang memiliki sumber kekayaan daerah yang besar, Riau telah mengoptimalkan pengelolaan BUMDnya sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi daerah. Riau juga satu satunya daerah di Indonesia yang memiliki BUMD maskapai penerbangan, dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang terisolasi. Untuk itulah pemerintah Riau, tengah memasukkan pemberdayaan BUMD-BUMD nya sebagai salah satu strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2009-2013. Ini bagian dari “Riaunisasi“. Sebuah gerakan yang selain memberdayakan secara maksimal semua potensi daerah, khususnya dibidang ekonomi, juga dalam rencana strategis membangun ketahanan ekonominya, yang berbasis pada potensi dan kemampuan lokal. Di mana, untuk mencapai target Visi Riau 2020, khususnya dibidang ekonomi, Riau memerlukan pilar ekonomi yang kuat dan terkendali, yang secara mutlak dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Itu tentunya hanya dapat dilakukan melalui BUMD-BUMD. Semua BUMD yang bidang usahanya beragam itu, kata Teguh disatukan melalui holding Company. Tujuannya agar kekuatan asset dan equitasnya dapat disinergikan dan diarahkan sehingga mempunyai bargaining possition yang kuat dan power bisnis yang besar. Itu sebab Pemda Riau akhirnya mendirikan sebuah BUMD Holding, yaitu PT Riau Bangkit yang perdanya sudah disahkan DPRD. Harapan Riau adalah BUMD menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah. Dengan demikian tidak harus terlalu bergantung pada investor luar, apalagi asing untuk membangun rencana-rencana strategisnya. Holding BUMD Riau merupakan salah satu contoh terobosan pengelolaan BUMD sehingga berkontribusi bagi perekonomian daerah. Namun semuanya itu kata Teguh, harus ada komitmen dari pemerintah daerah untuk mempercayakan pengelolaan BUMD pada orang yang kompeten dan memiliki track record yang sangat baik, bukan karena pertimbangan politik. “Ya apabila pengelolaan BUMD benar-benar professional buka tak mungkin BUMD jadi lokomotif pembangunan daerah,”ujar Associate Dunamis Organization Services, ini.
Jumlah Komentar masuk :0 Rubrik LainnyaLihat Komentar Tambah Komentar
Anda belum mendaftar? klik disini untuk daftar
dan mengisi form registrasi
www.businessreview.co.id the indonesia
lighthouse of business & state enterprises
PT. Kreasi Multi Media
Jl. Ciputat Raya No.
100 C. Kebayoran Lama 12240
Telp. (021) 729.1766. Fax. (021) 723.8541