MUST READS :

SMGR: Akuisisi Pabrik di Myanmar Selesai Juni

Akuisisi PT Semen Indonesia Tbk terhadap pabrik di Myanmar senilai US$ 200-250 juta diperkiraan selesai Juni mendatang. Saat ini bernegosiasi untuk menjadi pemegang saham mayoritas.

  Regional :
   

ADVERTISMENT       ADVERTISMENT       ADVERTISMENT      ADVERTISMENT

EVENTS!

EVENT Sekarang:
Anugerah Business Review 2013
24 September 2013

EVENT Sebelumnya:
 

Kinerja index Saham IHSG


.: SAHAM

Emiten Paling Direkomendasi Ketika Sektor Konstruksi Bullish
16 Apr 2014

Sembilan sektor ini mendorong IHSG menguat
26 Mar 2014


.: PREDIKSI PASAR

Sebelum Berburu Saham-Saham Ini, Cek Rekomendasi Teknikalnya
16 Apr 2014

Prediksi Mansek: IHSG bergerak mixed to up
16 Apr 2014

 

Advertisment

Iklan QNB

Island Shop

 

Media Group
 

 


Notice: Undefined variable: enPath in /home/capitalm/public_html/businessreview.co.id/rubrik_read.php on line 49

Notice: Undefined variable: enPath in /home/capitalm/public_html/businessreview.co.id/rubrik_read.php on line 50

Notice: Undefined variable: time in /home/capitalm/public_html/businessreview.co.id/rubrik_read.php on line 83

Notice: Undefined variable: hal in /home/capitalm/public_html/businessreview.co.id/rubrik_read.php on line 83

Notice: Undefined variable: linkl in /home/capitalm/public_html/businessreview.co.id/rubrik_read.php on line 96

BERITA BUMD
Menjadikan BUMD yang Tangguh
Posted : 28 Oct 2010 | By : | Komentar : 0

(BusinessReview Online)- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai perangkat otonomi daerah bila dikelola secara optimal memiliki potensi guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).  Harapan itu bakal terwujud  manakala BUMD harus mampu melepaskan belenggu ketidakberdayaan.

Sejauhmana kontribusi BUMD terhadap daerahnya? Itulah pertanyaan  yang lazim  diperdebatkan oleh banyak kalangan, entahkah itu, akademisi, dewan perwakilan rakyat,  masyarakat umum, termasuk pula kalangan  pers  yang kerap mengulasnya.

BUMD menjadi selalu saja menjadi sorotan.  Apalagi di era otonomi daerah. Karena peran BUMD diharapkan akan menjadi lokomotif pembangunan daerah.  Sayang hanya masih sebatas  perdebatan dan wacana. Belum menemukan rambu yang jelas, apa dan dari mana  agar BUMD bisa memainkan perannya di era otda.

Siapa yang salah? Terkesan masyarakat  termasuk DPR yang tidak serius memperjuangkan payung hukumnya  lebih mempersoalkan kontribusi  BUMD  terhadap PAD, tanpa melihat apa saja benturan yang dihadapi  BUMD dalam menjalankan core businessnya.

Stigma BUMD seperti lokomotif tua, yang sarat dengan beban, lajunya lamban, penumpangnya penuh sesak dengan berbagai muatan, namun diharapkan melaju dengan cepat. rasanya mustahil, jika bingkai-bingkai kericil di internal BUMD harus disingkirkan.

Bayangkan saja hingga kini pengelolaan BUMD yang tidak profesional justeru  menjadi beban bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota. Kini saatnya bagi BUMD tunjukan taring kemampuan sebagai perusahaan yang dikelola dengan baik dan profesional, seiring dengan tuntutan perkembangan zaman.

Djamal Aziz SH, MH, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Hanura, mengakui saatnya pemerintahan di daerah berpikir untuk menjadikan BUMD sebagai salah satu alat promosi sumber daya daerah dan sekaligus pilar perekonomian daerah.

Peran BUMD seharusnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) justru lebih banyak yang memerlukan suntikan dana dari pemda, sehingga menjadi beban APBD. Oleh karena itu, BUMD harus dikelola profesional dan bebas dan konflik kepentingan eksekutif dan legislatif di daerah yang cenderung politis.

Tidak adanya equal treatment bagi BUMD (yaitu sebagai perusahaan yang dituntut harus laba) menyebabkan BUMD tidak dapat bersaing secara seimbang dengan BUMN dan swasta yang lebih lincah.

BUMD juga menghadapi masalah minimnya permodalan akibat kurangnya perhatian dari pemilik (dalam hal ini pemerintah daerah/pemda). Kalaupun ada pemda yang memiliki perhatian lebih terhadap aspek permodalan BUMN ini, itu pun masih harus menghadapi ganjalan politik, karena interpretasi yang keliru dari para politisi DPRD dalam memahami peraturan. Akibatnya, proses penguatan permodalan BUMD menjadi tidak efisien.

Djamal menambahkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan BUMD, perlu  kejelasan pengaturan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks perundang-undangan sehingga tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih.

Dengan adanya identifikasi bentuk organisasi perusahaan daerah yang sesuai dengan semangat Otonomi Daerah dan senantiasa siap mengikuti perubahan dan perkembangan dinamika bisnis, baik secara lokal, nasional, maupun global.

Adanya payung hukum dalam RUU tentang BUMD diharapkan mendapatkan prioritas agar dapat dijadikan bahasan utama dalam RUU Tentang BUMD agar bisa diproses untuk menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Tentang BUMD merupakan salah satu jawaban atas kondisi dan permasalahan yang dialami oleh BUMD selama ini.

Djamal  mengatakan agar seluruh BUMD di seluruh Indonesia ini, bisa mempunyai payung hukum yang jelas dalam operasionalnya. Dengan berlakunya undang-undang ini akan bermanfaat dalam timbulnya kepercayaan diri BUMD sendiri dalam persaingan dunia usaha.

Bayangkan jika belum ada undang-undang yang jelas untuk mengatur BUMD, lalu BUMD tidak bisa menjalankan fungsinya secara maksimal, tentunya itu juga merugikan daerah. Oleh karna itu, sudah sepatutnya RUU ini segera dijadikan UU..
.
Apakah nantinya dengan payung hukum UU BUMD persoalan selesai. Teuntu saja tidak. Masih banyak pekerjaan rumah yang maih terus dibenahi, dengan berbagai terobosan.

Solusi terobosan
Pengamat ekonomi Sunarsip dari The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Pengelolaan BUMD,  mengatakan  pengelolaan BUMD harus berlandaskan UUD 1945: Pasal 33 (3): Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun pedoman hukumnya masih berdasarkan UU No. 5/1962 tentang Perusahaan Daerah. Kemudian dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 177, disebutkan, pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No 19/2003 tentang BUMN dinyatakan bahwa pembinaan dan pengelolaan BUMN tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Model yang berlaku di BUMN itu seharusnya juga berlaku di BUMD. Dengan demikian, ketentuan pengadaan barang, misalnya, tidak perlu lagi mengacu pada ketentuan pengadaan barang yang berlaku di pemerintah.

Memang  berdasarkan UU No 15/2004, BPK berhak melakukan pemeriksaan terhadap BUMD. Namun, untuk menghindari tumpang tindih (karena sebagai PT, BUMD telah diaudit KAP), perlu ada sinkronisasi lingkup pemeriksaannya.

Solusinya, BPK tidak perlu memeriksa laporan keuangan BUMD. BPK tinggal meminta laporan keuangan BUMD yang telah diaudit KAP tersebut. Praktik seperti ini juga berlaku pada BUMN, dalam hal itu, BPK tidak lagi memeriksa laporan keuangan BUMN yang telah diaudit KAP.

Menurut Sunarsip pedoman UU No. 5 tahun 1962 dan UU No. 32 dan tahun 2004 itu, tidak jelas. Karena kalau UU PT jelas syarat RUPS, organ komisaris, organ perusahaan dan sebagainya. ”Dalam UU Otda, hanya memberikan kesempatan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk otonomi, membangun dan mendirikan BUMD. Kelanjutannya, tidak jelas,” paparnya.

Untuk bisa mengoptimalkan peran BUMD, lanjut Sunarsip harus merevisi UU No.5 Tahun 1962, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan perubahan iklim bisnis pada tataran domestik dan global.  Berdasarkan UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, juga, gubernur, bupati/Walikota dapat mendirikan dan mengelola BUMD sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis berdasarkan semangat dan norma-norma UU N0. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, misalnya prinsip good corporate governance, otonomi manajemen, dll.

Menurutnya, secara nasional perlu sosialisasi kepada pemerintah dan DPR RI dan khususnya juga para stake holder lainnya, untuk segera melakukan revisi UU No. 5/1962 tentang Perusahaan Daerah. Pertimbangannya adalah: Otonomi daerah berarti juga otonomi dalam sektor ekonomi, tidak hanya otonomi sektor politik.

Jadi menurutnya, diperlukan landasan hukum yang dapat menjadi pijakan atau pedoman BUMD yang tangguh dan dapat berperan sebagai lembaga bisnis yang profesional, mandiri dan dapat berkiprah serta memenuhi tuntutan bisnis domestik & global. (sigit)




Notice: Undefined variable: linkl in /home/capitalm/public_html/businessreview.co.id/rubrik_read.php on line 138

Notice: Undefined variable: linkt in /home/capitalm/public_html/businessreview.co.id/rubrik_read.php on line 139
Jumlah Komentar masuk : 0
Bookmark and Share
Rubrik Lainnya
Lihat Komentar
Tambah Komentar


Notice: Undefined variable: add in /home/capitalm/public_html/businessreview.co.id/rubrik_read.php on line 172

Notice: Undefined variable: add in /home/capitalm/public_html/businessreview.co.id/rubrik_read.php on line 213

Anda belum mendaftar?
klik disini untuk daftar
dan mengisi form registrasi


 

 

Advertisment

Iklan KAI

 

Video

Dowload Movie

 

Free PageRank Checker

Disclaimer >>>> Data dan/atau informasi yang tersedia hanya sebagai rujukan/referensi belaka, dan tidak diharapkan untuk tujuan perdagangan saham, transaksi keuangan/bisnis maupun kegiatan bisnis lainnya. kami tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang disajikan di website www.businessreview.co.id ini


www.businessreview.co.id
the indonesia lighthouse of business & state enterprises

PT. Kreasi Multi Media

Jl. Ciputat Raya No. 100 C. Kebayoran Lama 12240
Telp. (021) 729.1766. Fax. (021) 723.8541