Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, UU BPJS merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam hal ini, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam UU SJSN. BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan jaminan kesehatan untuk masyarakat luas, sedangka BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun untuk tenaga kerja.

"Kami menangkap ada kekhawatiran dari perusahaan asuransi swasta terkait segmentasi pasar. Namun, sebenarnya masih terbuka peluang besar untuk pasar di kalangan menengah ke atas," kata Agung

Pengelola jaminan sosial PT Jamsostek (Persero) dan PT Askes (Persero), yang masing-masing akan bertransformasi menjadi BPJS Ketanagakerjaan dan BPJS Kesehatan, memiliki kewajiban untuk mengelola secara baik uang iuran/premi program jaminan sosial dari masyarakat."Jangan sampai ada dana yang idle (mengendap). Sebaliknya, pengelola jaminan sosial harus mengelolanya dalam investasi yang risiko dan spekulasinya rendah," katanya.

Karena itu, Agung menilai, diperlukan profesionalisme tinggi dalam pengelolaan dana program jaminan sosial dari masyarakat. Kedua BPJS itu akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 dengan lima program jaminan sosial.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo B Sulisto mengatakan, pengusaha Indonesia merespons positif diterbitkannya UU BPJS dan siap melaksanakannya untuk karyawan/pekerja di perusahaannya."Pada dasarnya setiap pengusaha ingin tenaga kerjanya sejahtera. Makin sejahtera, maka makin semangat kerja dan perusahaan pun diuntungkan," katanya.

Namun, Suryo mengingatkan tentang peraturan pelaksana UU BPJS, karena dana jaminan sosial yang dikelola BPJS tergolong besar. Dalam hal ini, kedua BPJS itu harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG) serta bisa mengelola dana masyarakat secara transparan, objektif, tepat sasaran, dan adil. Menurut dia, UU BPJS merupakan salah satu sisi terkait harapan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang ideal. Namun, di sisi lainnya yang lebih penting terkait perkembangan perekonomian Indonesia yang harus ke arah lebih positif. Dengan ini, maka bisa menghasilkan dana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya tenaga kerja.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan, dan Kesehatan James Riyadi mengatakan, pengelolaan dana jaminan sosial yang besar harus diatur secara jelas, termasuk penggunaannya, terutama terkait besaran klaim, termasuk akumulasi dana yang tidak digunakan, karena klaim yang rendah."UU BPJS yang baru disahkan belum mengatur masalah iuran dan santunan jaminan sosial. Aturan teknis ini akan tertuang pada peraturan pelaksananya. Karena itu, Kadin Indonesia meminta pemerintah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan peraturan pelaksana tersebut," tutur James.

Sementara itu, saat jadi pembicara di seminar ini, Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga mengatakan, Jamsostek masih melaksanakan program jaminan sosial sesuai PP Nomor 36 Tahun 1995 dan UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program dan manfaat jaminan sosial sesuai ketentuan tersebut masih dilakukan hingga BPJS Ketenagakerjaan terbentuk dan beroperasi hingga selambat-lambatnya 1 Juli 2015.

Saat ini, Jamsostek masih menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), dan jaminan hari tua (JHT) untuk tenaga kerja.Namun sejak UU SJSN diterbitkan, Jamsostek terus melakukan penyesuaian diri terhadap 9 prinsip jaminan sosial, di antaranya kegotongroyongan, nirlaba, transparan, akuntabilitas, dan lainnya.

"Jamsostek juga terus mengembangkan jaringan pelayanan untuk meningkatkan kualitas layanan. Selain itu juga terus menambah manfaat program jaminan sosial dan manfaat tambahan lainnya. Semua dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang menjadi peserta program Jamsostek," tutur Hotbonar. (Dewi)