MUST READS :

Tawarkan Fleksibilitas dan Return Optimal, ETF Tumbuh Pesat

ETF secara sederhana dapat diartikan sebagai Reksa Dana yang diperdagangkan di BEI, menjanjikan fleksibilitas dengan return yang optimal kepada para investor yang berinvestasi pada produk tersebut.

  Regional :
   

ADVERTISMENT       ADVERTISMENT       ADVERTISMENT      ADVERTISMENT

EVENTS!

EVENT Sekarang:
Anugerah Business Review 2013
24 September 2013

EVENT Sebelumnya:
 

Kinerja index Saham IHSG


.: SAHAM

Khawatir Rusuh, IHSG Turun 0,65 Persen di Sesi Pagi
21 Aug 2014

Harga Bergerak Liar, BEI Stop Trading Saham GTBO dan TMAS
21 Aug 2014


.: PREDIKSI PASAR

Pasar "Wait And See" Jelang Pengumuman MK, Cermati Tujuh Saham Ini
21 Aug 2014

Apapun Putusan MK, Kata Analis Laju IHSG Akan Tetap Melemah
21 Aug 2014

 

Advertisment

Iklan QNB

Island Shop

 

Media Group
 

 


Notice: Undefined variable: enPath in /home/capitalm/public_html/businessreview.co.id/rubrik_read.php on line 49

Notice: Undefined variable: enPath in /home/capitalm/public_html/businessreview.co.id/rubrik_read.php on line 50

Notice: Undefined variable: time in /home/capitalm/public_html/businessreview.co.id/rubrik_read.php on line 83

Notice: Undefined variable: hal in /home/capitalm/public_html/businessreview.co.id/rubrik_read.php on line 83

Notice: Undefined variable: linkl in /home/capitalm/public_html/businessreview.co.id/rubrik_read.php on line 96

KEBIJAKAN BISNIS & EKONOMI
Pro - Kontra iuran bank ditetapkan OJK
Posted : 17 Dec 2012 | By : | Komentar : 0

(BusinessReview Online)- Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan besaran iuran kepada pelaku industri keuangan sekitar 0,03%-0,06% dari aset yang akan dikenakan mulai 2013-2016 terlalu besar.Adapun iuran itu untuk biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian untuk satu tahun.

Banyak kalangan menilai, pengenaan iuran yang dikenakan OJK kepada pelaku industri akan berpengaruh terhadap independensinya. Bagaimana tidak, biaya operasional OJK akan berasal dari dana yang dikenakan oleh pelaku jasa keuangan di Indonesia. APBN seakan berat membiayai OJK.

Dalam Undang-Undang OJK Nomor 21 tahun 2011, memang diatur didalamnya mengenai pengenaan iuran kepada pelaku industri. OJK sendiri dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. OJK sendiri akan beroperasi secara penuh pada tahun 2014. Pada tahun 2013 nanti OJK hanya mengawasi dan mengatur lembaga jasa keuangan non bank.

Kehadiran OJK menjadi pro dan kontra diberbagai macam kalangan masyarakat. Banyak yang menaruh harapan dengan kehadiran OJK, bahwa kehadirannya bisa menciptakan iklim pengawasan dan pengaturan yang lebih baik ketimbang regulator sebelumnya yang melakukan.

Namun, tidak sedikit pula yang menentang kehadiran OJK. Apalagi, kehadiran OJK dinilai banyak orang hanya memasukan tiga lembaga kedalam “satu rumah”. Artinya, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tinggal dalam satu rumah yang bernama OJK.

Agar OJK bisa meredam segala pro dan kontra dikalangan pelaku industri jasa keuangan, OJK perlu memberikan bukti bahwa pungutan yang dikenakan memang bersifat logik, akuntabel, dan transparan.Pro dan kontra dikalangan pelaku industri jasa keuangan mengenai iuran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai wajar. Namun, pungutan yang dilakukan OJK menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pengaturan yang dilakukan OJK. Namun, OJK diharapkan mampu membuktkan bahwa pungutan tersebut memang dipergunakan dengan baik.

Pengamat Perbankan Ichsanuddin Noorsy, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis, 13 Desember 2012, mengatakan, pungutan yang dilakukan OJK pada dasarnya tidak menjadi permasalahan yang berarti. Apalagi, pungutan yang dilakukan akan dipergunakan sebagai operasional OJK dalam melakukan pengawasan dan pengaturan. Bahkan, pelaku industri jasa keuangan memang harus membayar pungutan tersebut.

“Saya setuju OJK mengenakan pungutan. Dan, harusnya industri jasa keuangan di Indonesia setuju mengenai pengenaan pungutan oleh OJK. Kan memang awalnya OJK dibiayai oleh APBN, dan akhirnya nanti beroperasi melalui pungutan yang dikenakan oleh OJK”, jelas Ichsan disela ajang Anugerah perbankan Indonesia, Kamis (13/12)

Ichsanuddin menekankan, agar OJK bisa meredam segala pro dan kontra dikalangan pelaku industri jasa keuangan, OJK perlu memberikan bukti bahwa pungutan yang dikenakan memang bersifat logik, akuntabel, dan transparan. Hal tersebut perlu dilakuakan kepada pelaku industri jasa keuangan untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bahwa pungutan yang dilakukan memang diperuntukkan kepada hal baik.

“Nah, permasalahan lainnya itu adalah kalau dari pungutan itu ada kelebihan. Harusnya, kelebihan itu jangan dikembalikkan kepada negara. Seharusnya diakumulasikan kepada OJK untuk dipakai pada operasional mendatang. Jadi, jangan dikembalikan ke negara. Jangan seperti itu”, pungkasnya.

Lakukan pengawasan
Ketua Bapepam-LK Kementerian Keuangan Nurhaida, mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan yang nantinya akan melakukan pengawasan terhadap industri jasa keuangan mempunyai suatu kelebihan. Kelebihan itu terletak pada pemeriksaan atau penyidikan suatu kasus.

"Begitu kita sampai ke pemeriksaan, penyidikan ataupun Kejaksaan itu dalam waktu 90 hari harus ada kepastiannya lanjut apa tidaknya," sebut Nurhaida

Ia menjelaskan, kasus-kasus terkait industri jasa keuangan yang sekarang ini terjadi tidak akan ditutup. Kasus-kasus akan dialihkan ke lembaga baru OJK. Dimana kasus yang lama secara kontinu akan beralih ke OJK, tapi, Nurhaida tidak berani menyebutkan target waktu yakni kapan sebuah kasus akan selesai.

Penetapan target waktu, sulit untuk dilakukan, akan tetapi, ia melihat keberadaan OJK memberikan suatu kelebihan terhadap penyelesaian kasus yang terjadi di industri jasa keuangan. Ada penetapan waktu sebanyak 90 hari untuk memastikan suatu kasus berlanjut atau tidak.

"Nah itu sudah kemajuan yang luar biasa karena untuk menentukan kasus kapan selesai itu sulit. Karena begitu dilakukan pemeriksaan bisa muncul lagi data dan bukti baru sehingga bisa membuat kasus itu dibuka kembali," papar Nurhaida.

Pengamat Ekonomi dari Unika Atmajaya, A. Prasetyantoko, mengatakan, tidak ada yang menjamin keberadaan OJK akan melakukan pengawasan dan pengaturan yang lebih baik ketimbang regulator sebelumnya. Bahkan, Prasetyantoko menilai pemerintah tidak fokus dalam menyelesaikan masalah, dan hanya menambah sebuah masalah.

“Kenapa pemerintah tidak membenahi regulator yang ada, seperti Kemenkeu, BI, dan Bapepam-LK. Saya rasa itu lebih baik. Jadi, tidak perlu memberatkan masalah yang sudah ada. Apalagi, OJK diperbolehkan mengenakan iuran. Lalu bagaimana dengan independensinya”, ucap Prasetyantoko.

Masalah pengenaan iuran oleh OJK juga menuai pro dan kontra yang tajam. Banyak kalangan yang tidak menyetujui hal tersebut, namun terkendala karena UU OJK memperbolehkan hal tersebut. Ini menjadi dilema manakala Pemerintah seakan meminta kepada OJK untuk memenuhi biaya hidupnya sendiri dengan mengenakan iuran kepada pelaku industri.

Namun, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) Muliaman D. Hadad, mengaku, pengenaan iuran yang dilakukan OJK nanti akan dikeluarkan dalam bentuk pengawasan dan pengaturan yang berkualitas. Pelaku industri akan mendapatkan manfaat yang berarti dari hasil pengenaan iuran yang dimaksud.

“Kan UU menyebutkan hal itu. Jadi bagaimana. Bukan maunya saya lho. Lagi pula iuran yang dikenakan kepada industri itu dikeluarkan dalam bentuk pengawasan, pelatihan, edukasi, dan semacamnya. Jadi, memang iuran itu akan dikembalikan lagi kepada industri”, ungkap Muliaman.

Terkait dengan independensi, Anggota Komisi XI DPR RI M. Firdaus mengkritik tajam lembaga OJK dalam mengenakan iuran kepada pelaku industri, Menurutnya, pengenaan iuran yang dilakukan oleh OJK akan memengaruhi wibawa dan independensi OJK dimata pelaku industri. Karenanya, Firdaus sangat mempertanyakan sebarapa jauh independensi yang akan dipegang OJK ketika mengenakan iuran.

“Bila itu disetujui kita minta agar independensi dan wibawa dijaga. Dijaga dalam artian bukan hanya retorika, tapi SOP yang mencerminkan independensi”, tegas Firdaus.

Lebih itu, kemisteriusan OJK tidak hanya terletak pada lebih baik atau tidaknya OJK melakukan pengawasan dan pengaturan dari regulator sebelumnya. Besaran iuran yang dimaksudkan pun masih disembunyikan oleh OJK. Bak kotak pandora OJK masih menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan besaran iuran yang akan dikenakan pada pelaku industri. Bahkan, ketika disinggung apakah besaran iuran yang termaksud akan sama dengan premi Lembaga Penjamin Simpanan, Muliaman berkelit bahwa angka iuran masih harus dibahas dengan DPR.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) Muliaman D. Hadad, mengaku, pengenaan iuran yang dilakukan OJK nanti akan dikeluarkan dalam bentuk pengawasan dan pengaturan yang berkualitas. Pelaku industri akan mendapatkan manfaat yang berarti dari hasil pengenaan iuran yang dimaksud.

“Kan UU menyebutkan hal itu. Jadi bagaimana. Bukan maunya saya lho. Lagi pula iuran yang dikenakan kepada industri itu dikeluarkan dalam bentuk pengawasan, pelatihan, edukasi, dan semacamnya. Jadi, memang iuran itu akan dikembalikan lagi kepada industri”, ungkap Muliaman (sigit/berbagai sumber)


Notice: Undefined variable: linkl in /home/capitalm/public_html/businessreview.co.id/rubrik_read.php on line 138

Notice: Undefined variable: linkt in /home/capitalm/public_html/businessreview.co.id/rubrik_read.php on line 139
Jumlah Komentar masuk : 0
Bookmark and Share
Rubrik Lainnya
Lihat Komentar
Tambah Komentar


Notice: Undefined variable: add in /home/capitalm/public_html/businessreview.co.id/rubrik_read.php on line 172

Notice: Undefined variable: add in /home/capitalm/public_html/businessreview.co.id/rubrik_read.php on line 213

Anda belum mendaftar?
klik disini untuk daftar
dan mengisi form registrasi


 

 

Advertisment

Iklan KAI

 

Video

Dowload Movie

 

Free PageRank Checker

Disclaimer >>>> Data dan/atau informasi yang tersedia hanya sebagai rujukan/referensi belaka, dan tidak diharapkan untuk tujuan perdagangan saham, transaksi keuangan/bisnis maupun kegiatan bisnis lainnya. kami tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang disajikan di website www.businessreview.co.id ini


www.businessreview.co.id
the indonesia lighthouse of business & state enterprises

PT. Kreasi Multi Media

Jl. Ciputat Raya No. 100 C. Kebayoran Lama 12240
Telp. (021) 729.1766. Fax. (021) 723.8541