"Untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) akan ada kenaikan lagi 15%," ucap Agus dalam acara konferensi pers nota keuangan dan RAPBN 2011, Senin (16/8).

Terkait pernyataan Agus, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011 menyebutkan, subsidi listrik masih disediakan dengan mempertimbangkan masih rendahnya tarif dasar listrik yang berlaku dibandingkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

Untuk mengendalikan anggaran subsidi listrik, pemerintah bersama PLN secara bertahap akan menurunkan biaya pokok penyediaan listrik. Langkah-langkah yang dimaksud mulai dari program penghematan pemakaian listrik melalui penurunan jaringan.

Kedua, program diversifikasi energi primer di pembangkit tenaga listrik melalui optimalisasi penggunaan gas, penggantian high speed diesel dengan marine fuel oil, peningkatan batu bara, pemanfaatan biofuel, dan panas bumi. "Penyesuaian TDL sebesar 15% yang akan diberlakukan awal tahun 2011," sebut nota keuangan.

Untuk subsidi bahan bakar, Agus menerangkan pemerintah merencanakan anggaran sebesar Rp92,8 triliun atau naik dari pagu tahun ini Rp88,9 triliun. Kenaikan tersebut memperhitungkan peningkatan kuota volume konsumsi BBM bersubsidi menjadi 36,8 juta Kl dan subsidi LPG 3 Kg.

Untuk subsidi non energi, rencananya pada 2011 dianggarkan sebesar Rp51 triliun atau turun dari alokasi tahun ini yang sebesar Rp57,3 triliun. Secara total, kebutuhan anggaran untuk subsidi pada 2011 sebesar Rp184,8 triliun (2,6% PDB), turun sebesar Rp16,5 triliun dari pagu tahun ini Rp201,3.

Subsidi tepat sasaran

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan untuk ke depannya perlu penataan pola distribusi subsidi agar tepat sasaran. Kementerian ESDM sejauh ini sudah mempunyai kajian terkait hal itu, namun sayangnya menteri yang bersangkutan tidak mampu menjelaskan dengan jelas arah kebijakan subsidi ke depannya. "Intinya subsidi BBM

Hatta menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai TDL itu akan tetap memperhatikan daya beli dan masyarakat yang tidak mampu. Tak hanya itu, pemerintah mengklaim juga akan tetap memperhatikan daya saing industri.

Sekadar tahu saja, rencana pemerintah menaikkan TDL tahun depan sebesar 15% yang tertuang dalam nota keuangan dan RAPBN 2011, sama sekali tidak disinggung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baik dalam pidato kenegaraan dan pidato nota keuangan dan pengantar RAPBN 2011 yang disampaikan dalam sidang paripurna DPR, tadi pagi.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2011, dalam rangka mengendalikan beban subsidi listrik, pemerintah bersama DPR telah menyepakati untuk menurunkan subsidi listrik dengan tidak mengorbankan masyarakat berpenghasilan rendah.

Anggaran subsidi listrik dalam RAPBN 2011 ditetapkan sebesar Rp41 triliun, angka ini menurun Rp14,1 triliun atau 25,6 persen dibandingkan dalam APBNP 2010 yaitu sebesar Rp55,1 triliun.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, penghitungan beban subsidi dalam 2011 berdasarkan asumsi harga ICP sebesar 80 dolar AS per barel, nilai tukar sebesar Rp9.300, margin usaha PT PLN sebesar 8 persen, perkiraan peningkatan penjualan tenaga listrik berkisar 7,4 persen dari penjualan 2010 dan susut jaringan 9,35 persen.
 
Secara keseluruhan, pemerintah dalam RAPBN 2011 menurunkan anggaran untuk subsidi sebesar Rp16,5 triliun atau 8,2 persen dari Rp201,3 triliun menjadi Rp184,8 triliun.
 
Anggaran tersebut akan disalurkan untuk subsidi energi sebesar 72,4 persen, yaitu subsidi BBM sebesar 50,2 persen dan subsidi listrik 22,2 persen, sedangkan sisanya sebesar 27,6 persen disalurkan untuk subsidi non energi. (Sigit)