MUST READS :

  Regional :
   

Welcome to  Business Review online. The Indonesian Lighthouse of Business & State Enterprises.

EVENTS!

EVENT Sekarang:
Indonesia Human Capital Study
26 Mei 2011

EVENT Sebelumnya:
Executive Golf Tournament 2011
3 April 2011
 

Kinerja index Saham IHSG


.: SAHAM

IHSG berhasil menguat tipis sebesar 0,02 point di 3416,78
16 Feb 2011

Equity Daily Trading Information
12 Oct 2010


.: PREDIKSI PASAR

IHSG DIprediksikan Melemah tergerus harga minyak global
02 Mar 2011

IHSG Berpotensi Menguat
16 Feb 2011

 

Advertisment

Media Group
 

 

KEBIJAKAN BISNIS & EKONOMI
Pengamat: Inflasi 2011 Masih Jadi Permasalahan
Posted : 17 Aug 2010 | By : | Komentar : 0

(Businessreview)-Ekonomi INDEF,  Aviliani, menilai beberapa besaran ekonomi untuk Anggaran Pendapatan da Belanja Negara (APBN) 2011 yang disebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini di Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah sesuai harapan.

Namun pemmerintah harus memperhatikan laju inflasi yang diperkirakan melebihi proyeksi. "Indonesia harus bisa memacu pertumbuhan 6,5 hingga 7 persen dalam tiga tahun ini (2010-2012)," ujar, Aviliani.

Menurut dia, angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen yang dibacakan Presiden di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sore ini dinilai normal. "Relatif bisa dicapai, tidak terlalu agresif," kata dia.

Suku bunga Bank Indonesia (SBI) yang dipatok pada angka 6,5 persen, kata dia, relatif bagus. Dia berharap pemerintah mematok angka ini sebagai nilai maksimal. "Jangan dinaikkan lagi karena sudah tinggi sekali," kata dia.

Demikian halnya dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipatok pada angka 9,300 yang dia anggap sudah wajar. Dengan angka sebesar itu, kata dia, arus dana yang mengalir dari dunia internasional ke Indonesia akan tinggi. "Diharapkan aliran dana ini akan terus membaik."

Sayangnya, Aviliani mengkhawatirkan laju inflasi yang ditargetkan sebesar 5,3 persen. Menurut dia,  selama Indonesia masih belum memiliki ketahanan pangan dan energi, maka nilai inflasi tahun depan bisa jadi lebih tinggi dari yang disebut pemerintah. "Inflasi bisa lebih tinggi (dari target)."

Data Badan Pusat Statistik sendiri menyebutkan tingginya angka inflasi akhir-akhir ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya harga pangan. Sementara untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, kata Aviliani, Indonesia masih banyak mendatangkan komoditas dari luar negeri. "Indonesia masih bergantung pada impor. Kelangkaan pangan pada 2011 masih mungkin terjadi," ujar dia.

Di sektor energi, lanjut dia, peralihan bahan bakar dari minyak tanah ke elpiji masih terkendala berbagai hal teknis. Belum lagi Indonesia belum bisa menghasilkan elpiji secara mandiri. Selama ini Indonesia baru bisa menghasilkan Liquid Natural Gas (LNG), bukan elpiji."Kebutuhan elpiji masih meningkat tetapi ketergantungan tinggi."

Faktor lain yang dianggap bisa mempengaruhi laju inflasi pada 2011 adalah masalah distribusi yang belum capai titik perbaikan. Hingga sekarang, distribusi di Indonesia masih terkendala infrastruktur. "Baru Jawa dan Sumatera yang memiliki infrastruktur memadai."

Atas pertimbangan itu, Aviliani memperkirakan laju inflasi tahun depan akan berkisar pada 6-6,5 persen.Kentalnya permasalahan infrastruktur di Indonesia, kata dia, harus segera diselesaikan. Aviliani melirik dana dari dunia internasional yang mengalir deras ke Indonesia sepanjang tahun 2010.

Menurut dia, pemerintah harus bisa memanfaatkan aliran dana tersebut untuk memacu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berkaca dari pencapaian tahun 2010, pemerintah masih lamban dalam menyerap APBN untuk kepentingan belanja modal termasuk infrastruktur. "Butuh effort besar. Jangan sampai akhirnya jadi bubble economy saja."

 Tidak Ada Yang Istimewa pada RAPBN 2011
Econit Advisory menilai penetapan asumsi makro perekonomian Indonsia pada RAPBN 2011 masih sangat normatif, tidak menunjukkan motivasi pemerintah untuk menggali potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

"Tidak ada yang istimewa dalam RAPBN 2011. Pertumbuhan sebesar 6,3 persen sangat rendah, padahal potensi untuk ditingkatkan menjadi sekitar 7 persen sangat memungkinkan", kata Managing Director Econit, Hendri Saparini,

Menanggapi Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas RUU Tentang RAPBN 2011 Beserta Nota Keuangan, pada Sidang Paripurna DPR, di Gedung MPR/DPR-RI.

Hendri menjelaskan, untuk mencapai asumsi makro yang merupakan target antara tersebut, pemerintah harus fokus pada pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi yang bagus akan tercapai, jika perekonomian disumbang peningkatan sektor manufaktur dan pertanian, kata Hendri.

Dalam nota keuangan yang dibacakan Kepala Negara, pemerintah juga menetapkan laju inflasi 5,3 persen, suku bunga SBI 3 Bulan 6,5 persen, Nilai Tukar Rp9.300 per dolar AS, Harga Minyak 80 dolar AS per barel, Lifting Minyak 970.000 barel per hari.
Menurut Hendri, asumsi yang dibacakan Presiden, sangat tidak optimistik karena cenderung masih mengacu pada APBN 2010 yang sangat mengandalkan pertumbuhan dari "non tradeable".

Ia meyakini pertumbuhan ekonomi yang relatif moderat pada tahun lalu karena pemerintah tidak mampu mendorong dua sektor yaitu manufaktur dan pertanian yang menyerap hingga separoh tenaga kerja.

Bahkan ujarnya, dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan sektor maufaktur dan pertanian masih berada di kisaran 3-4 persen per tahun. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas karena hanya didorong konsumsi dan masuknya dana spekulatif dari luar negeri, ujarnya.

Untuk itu diutarakan Hendri, satu hal lagi yang harus dijawab pemerintah dalam RAPBN 2011 adalah terjadinya perlambatan di sektor industri."Ini fakta. Tetapi, isi pidato tadi tidak ada paparan strategi untuk mengembalikan daya saing industri," ujarnya.

Padahal tambahnya, untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri dibutuhkan kebijakan fiskal agar dunia usaha bisa lebih ekspansif dan harga produk barang dan jasa yang dihasilkan dapat memiliki nilai yang lebih besar.

Terkait anggaran untuk pembangunan infastruktur yang tercermin dari besarnya alokasi untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, Hendri menuturkan pemerintah kembali melakukan kesalahan dengan tidak memprioritraskan infrastruktur pedesaan.

"Pembangunan infrastruktur selama ini hanya fokus pada perkotaan, belum menyentuh infrastruktur pedesaan yang dapat memicu pertumbuhan daerah," ujarnya.

"Pembangunan `flyover, underpass` sangat tidak relevan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Anggaran untuk itu sangat besar namun tidak memberikan dampak apa-apa terhadap perekonomian secara keseluruhan," tegasnya.

Ia menuturkan, pada tahun 2009 dan 2010 pun, Kementerian Pekerjaan Umum sudah mendapatkan stimulus fiscal yang cukup besar, namun ternyata realisasi penyerapanya sangat lambat. "Bisa dipastikan selama ini, daya serap lambat di PU karena permasalahan pada perencanaan, alokasi anggaran," katanya. (berbagai sumber)

Jumlah Komentar masuk : 0
Bookmark and Share
Rubrik Lainnya
Lihat Komentar
Tambah Komentar

Anda belum mendaftar?
klik disini untuk daftar
dan mengisi form registrasi


 

Kalender Event

.

Advertisement

 

 

Free PageRank Checker

Disclaimer >>>> Data dan/atau informasi yang tersedia hanya sebagai rujukan/referensi belaka, dan tidak diharapkan untuk tujuan perdagangan saham, transaksi keuangan/bisnis maupun kegiatan bisnis lainnya. kami tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang disajikan di website www.businessreview.co.id ini


www.businessreview.co.id
the indonesia lighthouse of business & state enterprises

PT. Kreasi Multi Media

Jl. Ciputat Raya No. 100 C. Kebayoran Lama 12240
Telp. (021) 729.1766. Fax. (021) 723.8541