Kelima kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 56,5 triliun, Kementerian Pendidikan Nasional Rp 50,3 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 45,2 triliun, dan Kementerian Agama Rp 31 triliun, serta Polri Rp 28,3 triliun.

Data tersebut akan disampaikan Presiden, sebagaimana dikutip dari salinan pidato Pengantar Nota Keuangan dan RAPBN 2011 yang akan disampaikan di hadapan Sidang Paripurna DPR dan DPD. Salinan tersebut diterima Kompas di Jakarta, Senin (16/8/2010).

"Untuk Kemterian PU dan Kementerian Perhubungan, kita akan fokuskan untuk peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan pembangunan infrastruktur fly over dan underpass sepanjang 4.551 meter, serta jembatan sepanjang 2.119 meter, dan preservasi jalan dan jembatan sepanjang 35.961 kilometer dan 212.360 kilometer, serta peningkatan kapasitas jalan sepanjang 2.613 kilometer, dan lainnya," ungkap Presiden dalam pidatonya ini.

Menurut Presiden, untuk Kementerian Diknas dan Kementerian Agama, anggaran diarahkan untuk peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik formal maupun non-formal di semua jenjang pendidikan. "Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan tetap diberikan," demikian pernyataan Presiden.

Sementara untuk Kementerian Pertahanan dialokasikan utamanya untuk modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan atau alutsista dan sarana serta prasarana mencapai kekuatan minimum esensial dan juga kemampuan TNI AD, AL, dan AU.

Adapun untuk Polri ditujukan untuk penurunan gangguan kamtibmas, baik lewat pengembangan langkah-langkah strategis maupun pencegahan potensi gangguan keamanan secara kualitas ataupun kuantitas. "Bisa juga digunakan untuk penanggulangan sumber penyebab kejahatan, gangguan ketertiban, dan konflik di masyarakat," ungkap Presiden.

Lebih jauh, Presiden pun mengatakan, selain kelima kementerian itu, akan ada kementerian yang akan mendapat dana di atas Rp 10 triliun, di antaranya, Kementerian Kesehatan, ESDM, Pertanian, Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri.

RAPBN 2011 Jangan Dipaksa Berubah di Tengah Jalan
Anggota Badan Anggaran DPR Bambang Soesatyo berharap agar perencanaan APBN tahun mendatang lebih komprehensif dan tidak dipaksa berubah di tengah jalan.

“Saya berharap agar RAPBN 2011 benar-benar bisa dijadikan acuan. Jangan seperti APBN tahun-tahun sebelumnya yang 'dipaksa' berubah di tengah jalan, seperti halnya APBN-P 2010,” papar Bambang Soesatyo,di Jakarta, Senin (16/8).

Ia memaparkan, tahun lalu, anggaran negara baru dua bulan dijalankan, sudah berubah karena faktor kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Akibatnya, indikator makro yang dipatok APBN-P 2010, seperti inflasi, gugur dengan dengan sendirinya oleh dampak kenaikan TDL itu.

Artinya, agar implementasi APBN 2011 mulus, lanjutnya, penyusunan maupun asumsinya harus sudah memasukan kemungkinan terjadinya perubahan di tengah jalan. Misalnya, sekarang pemerintah sudah mewacanakan pembatasan konsumsi BBM. Maka, APBN 2011 sudah harus memasukan kemungkinan itu, termasuk asumsi indikator makro ekonominya.
 
Ia juga menekankan persoalan APBN saat ini adalah efektivitas pengelolaan anggaran. Pemerintahan sudah bertahun-tahun dijangkiti penyakit lamban menyerap anggaran. Setiap tahun, selalu dikemukakan alasan yang berbeda-beda.

“Tapi saya tetap memberi apresiasi atas sepuluh sasaran strategis yang dipaparkan presiden dalam pidato pengantar Nota Keuangan dan RAPBN 2011 di depan sidang Paripurna DPR, walaupun semua sasaran itu bukan hal baru mengingat semua itu adalah sasaran reguler APBN,” tandasnya.
 
Presiden SBY mengungkapkan, pemerintah telah membuat ancang-ancang RAPBN 2011 dengan dasar pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%, laju inflasi 5,3%, suku bunga SBI 6,5%, serta lifting minyak sebesar 970 ribu barel per hari.

Dengan angka tersebut, pemerintah mengambil ancang-ancang pendapatan negara dan hibah direncanakan sebesar Rp1.086,4 triliun, atau naik Rp94 triliun (9,5%) dari target APBN-P 2010. (berbagai sumber)