Apalagi sejak era otonomi daerah (otda) para entrepreneur di daerah menjadi lebih dekat dengan para pengambil keputusan, dalam hal ini Pemerintah daerah (Pemda) yang telah menggenggam hak otonomi.

Para pengusaha menjadi lebih mudah berurusan dengan para pejabat daerah, membaca dan memahami kebijakan-kebijakan pemerintahan lokal yang dikeluarkan oleh para bupati, walikota, gubernur.

Persoalanya antara kebijakan program pemda dalam tahapan implementasi dilapangan tak sejalan. Banyak hambatan dihadapkan entreprenuer, ketika berurusan dengan pemda,.

Kondisi riil dilapangan mereka dipersulit oleh permodalan, izin usaha, pungutan liar (pungli), akses pasar. Mestinya pemerintah mengakomodasi dengan berbagai fasilitas kemudahan bagi mereka. 

”Saya berpikir banyak jalan buntu jadi entrepreneur di daerah. Semakin dipersulit semakin banyak kantong biaya yang harus dikeluarkan. Jelas iklim ini merusak tumbuhnya wira usaha di daerah,” ungkap Triono Saputro  Under Graduate Program Director PPM Shool of  Management, kepada Business Review

Padahal dalam menciptakan ataupun mendorong  semangat entreprenuer bukan seperti membalikan tangan Harus ada semacam training pada diri enterpreneur. Mereka harus terus melatih diri guna memahami seluruh mata rantai, liku-liku dan prinsip-prinsip kewirausahaan itu secara mendalam.

Mereka itu ibarat inkubator dalam labolatorium yang diciptakan, guna menjawab kebutuhan dan tantangan dalam pembangunan ekonomi daerah. “Dengan menjadi entrepreneur dapat menciptakan lapangan kerja. Minimal bagi diri sendiri, bila usaha yang dikelola dengan profesional dan ulet, maka  semakin berkembang. Tentu saja akan memberi lapangan kerja bagi orang lain,” papar Triono

Triono mengatakan pemerintah harus memberi apresiasi kepada entrepreneur daerah, bukan semata menjamin iklim kondusif  bagi investor yang berinvestasi di daerah, namun memberi iklim yang sama pada entrepreneur, khusunya entrepreneur dari putra daerah.

Salah satu indikator kemajuan di daerah makin banyak  entrepreneur , yang akan memacu  adanya perputaran uang. Artinya dinamika pertumbuhan ekonomi di daerah berkembang dan maju. Sayangnya, kata Triono  pemda seringkali memakirkan dana anggaran daerah  ke SBI dan SUN,  dengan mengaharapkan keuntungan dari bungan bank..

Menurut Triono pemda harus memiliki tatanan program kerja yang jelas, terutama bagi terciptanya kantong-kantong lapangan kerja dengan menciptakan entrepreneur-entrepreneur. Mereka ini  yang diharapkan dapat menjawab tantangan ekonomi di era globalisasi ini.

Belajar dari negara lain
Jika membandingkan dengan negara-negara kawasan Asia lainnya seperti China, Singapura, Malaysia dan Vietnam, lanjut Triono Indonesia masih tertinggal. Di China, pemerintah setempat telah mendesign para entrepreneur melalui incubator-incubator di lingkungan pendidikan sekolah hingga mereka siap memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.  Bukan itu saja, pemerintah China memberikan berbagai akses  fasilitas kemudahan sehingga banyak sekali wira usaha muda yang muncul.

Pemerintah China menyadari bahwa  entrepreneurlah yang mampu berkreasi untuk menciptakan nilai tambah (added value) bagi suatu produk. Mereka menjadi ruh gerakan di seluruh sektor pembangunan,baik di bidang ekonomi dan bisnis,budaya,pendidikan,  pengembangan teknologi, maupun dalam rangka memanfaatkan juga melestarikan kekayaan sumber daya alam.

Sementara kalau di Indonesia, lanjut Triono, entreprenuer lahir karena kondisi terdesak sebagai imbas krisis. Tidak banyak yang dilahirkan melalui meja akademis. Karena itu, pengenalan, pembentukan, dan praktik kewirausahaan dibutuhkan sejak dini. Tidak hanya di bangku kuliah tingkat satu dan dua, tapi juga harus dimulai di sekolah dasar, bahkan taman kanak-kanak sekalipun. Hasil dari proses pendidikan harus melahirkan lulusan yang memiliki pola pikir out of the box. Untuk mewujudkan Indonesia yang memiliki jutaan entrepreneur.

Jika demikian sejalan dengan pernyataan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Sjarifuddin Hasan, mendorong mahasiswa mulai mencoba mengembangkan usaha mandiri selagi masih duduk di bangku kuliah. Diharapkan, usaha mikro yang dirintis sejak kuliah tersebut sudah dapat berkembang saat mahasiswa tersebut lulus  kuliah.

"Jika usahanya berkembang, mereka tentunya tidak akan berpikir mengandalkan mata pencarian di sektor formal. Sebab, sektor informal yang dikembangkan sudah mampu mencukupi kebutuhan hidupnya," ujarnya.

Diakui saat ini masih banyak lulusan perguruan tinggi yang menganggur. Dari 8,9 juta penganggur di Indonesia, 620.000 orang di antaranya sarjana. Saat ini penciptaan wirausaha baru menjadi prioritas utama Kementerian KUMKM. Pengembangan daerah berbasis sarjana wirausaha diyakini akan menggerakkan perekonomian nasional secara simultan.

Dengan demikian, target penurunan tingkat pengangguran dari kondisi saat ini sekitar 8 persen menjadi 5-6 persen pada 2014 akan tercapai. Selain itu, angka kemiskinan juga diyakini akan turun dari 16,7 persen pada 2009 menjadi 8-10 persen pada 2014.

Potensi daerah lahan Entrepreneur
Di berbagai daerah di Indonesia banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Tentunya dibutuhkan semangat entrepreneur dalam membangun  kesadaran dan pemahaman akan kecerdasan kreatif dalam menilik peluang usaha, khususnya peluang kewirausahaan.

Triono mengatakan sebenarnya secara geografis potensi daerah bisa dipetakan dan memberikan tantangan tersendiri bagi entrepreneur, seperti daerah di Yogyakarta, Bali, Sumetera, Sulawesi, Kalimantan dan papua memliki spesifikasi yang unik dan merak.

Tinggal bagaimana pola atau cara kreativitas entrepreneur mengembangkannya disertai  dukungan dari Pemda. ”Saya yakin pemda memiliki program itu. Pemda harus melakukan gebrakan efektivitas di wilayah tatanan kerja bukan lagi di program yang banyak wacananya,” ujar Triono.

Ketika disinggung bagaimana peran dari perusahaan nasional dalam pengembangan entrepreneur, Triono mengatakan tidak banyak perusahaan yang menciptakan entreperenur. Salah satu contoh perusahaan yang berhasil menciptakan entrepreneur adlaah Astra Group yang bisa membangun basis kemitraan bisnis dengan industri UKM disektor otomotif. (Sigit)