(Businessreview) - Sebagai lokomotif investasi bagi investasi daerah, BUMD memiliki tantangan ke depan. Tingkat profitabilitas rata-rata sangat rendah, dibawah 5%, cara usaha yang terkotak-kotak dan diwarnai oleh budaya birokrasi, tidak berorientasi pada pasar, kualitas , produktivitas dan utilitas aset masih rendah merupakan beberapa yang dihadapi dan diperbaiki BUMD ke depan
Untuk lebih optimal dalam pengelolaan BUMD, Pemprov DKI DKI Jakarta tengah melakukan beberapa langkah guna meningkatkan kinerja BUMD dan juga agar pencapaian pendapatan daerah ke depan bisa mencapai target. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah rekrutmen tenaga sumber daya manusia secara profesional. Di mana, Pegawai BUMD akan dipilih secara profesional dengan metode fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan). Diharapkan agar orang yang dipilih dapat menguntungkan perusahaan. Langkah kedua adalah;
Pemprov akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang rasional dan feasible atau dapat dipercaya.
Langkah ketiga yang akan ditempuh Pemprov DKI adalah dengan melakukan monitoring triwulan serta tahunan sebagai program peningkatan kinerja belasan BUMD. Langkah keempat, pemprov adakan kegiatan pembinaan kepengurusan BUMD. Langkah kelima, Pemprov DKI akan memprogramkan kegiatan forum komunikasi secara rutin antara pemprov dengan pegawai, serta dan petinggi BUMD. Lalu, langkah keenam, Pemprov DKI akan mengevaluasi kinerja BUMD secara berkelanjutan hingga perusahaan tersebut dapat mencapai target pendapatan yang ditentukan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI Jakarta Nurachman mengatakan, sejumlah langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah sebagai terobosan untuk mengoptimalkan pemasukan BUMD bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk rekrut pegawai misalnya, ke depan, kata Nurachman tidak boleh sembarangan lagi memilih pegawai BUMD. Harus benar-benar ahli yang dipilih.
Menurutnya, pihaknya akan secara rutin melakukan evaluasi antara pemprov dengan pegawai dan petinggi BUMD. Evaluasi rutin itu akan dilakukan hingga perusahaan tersebut dapat mencapai target pendapatan yang ditentukan.
Saat ini tiga dari 15 BUMD dinyatakan tidak mencapai target pendapatan pada tahun anggaran 2008. Yakni PD Dharma Jaya yang hanya mampu mencapai Rp504 juta dari target Rp600 juta (84,08 persen), PD Pasar Jaya yang realisasi pendapatannya Rp27,872 miliar dari target Rp29 miliar (94,11 persen), dan PD Pembangunan Sarana Jaya yang mencapai Rp1,67 miliar dari target Rp5 miliar (33,08 persen).
Menanggapi turunnya target pendapatan tersebut, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Nurmansjah Lubis menilai, buruknya kinerja sembilan BUMD tersebut karena kurang berani mengambil terobosan dalam mengembangkan bisnisnya. Pemimpin perusahaan yang menduduki jabatan saat ini tidak kreatif dan cenderung konservatif dengan hanya mengandalkan keuntungan dari bunga deposito.
Namun sebagian anggota DPRD DKI Jakarta mengaku puas dengan kinerja BUMD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta, karena di pengaruhi krisis keuangan global. Kendati dilanda krisis, ada beberapa BUMD yang tetap mengkilap. BUMD Jakarta Propertindo berhasil meraih pendapatan sesuai target Rp11 miliar. Sementara Pembangunan Jaya yang ditarget Rp2,8 miliar berhasil mendapat Rp3,9 miliar.
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Prya Ramadhani, mengatakan, pendapatan BUMD DKI bisa ditingkatkan lagi dengan kinerja yang lebih keras. Misalnya, Pembangunan Jaya seharusnya bisa mendapat Rp40 miliar, begitu juga propertindo dengan anak perusahaannya bisa memperoleh lebih dari Rp11 miliar.
Sekretaris Komisi C DPRD Firmansyah memaparkan, beberapa BUMD berhasil melebih target seperti Bank DKI yang ditarget Rp51 miliar berhasil mendapat Rp54 miliar, Jakarta Propertindo target Rp1,6 miliar mendapat Rp2 miliar, Pembangunan Jaya Ancol dari target Rp40,5 miliar berhasil meraup Rp40,55 miliar.
Sedangkan dua BUMD yang mencapai target, yakni Perusahaan Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) realisasinya memenuhi target yaitu sebesar Rp 5 miliar. Dan PD Pengolahan Air Limbah (PAL) Jaya realisasinya meningkat 35,97 persen atau terealisasi Rp 2,71 miliar dari target Rp 2 miliar
Berdasarkan kinerja selama tahun 2008, dari 16 perusahan patungan, hanya enam yang mencapai target realisasi pendapatan daerah, empat tidak mencapai target, dan enam lainnya justru akan didivestasi. Enam perusahaan patungan yang mencapai target, yakni PT Pembangunan Jaya, PT Delta Jakarta, PT Jakarta Tourisindo, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, dan PT Bank DKI Jakarta. Sementara, perusahaan patungan yang tidak mencapai target, yakni PT Food Station Cipinang, PT JIEP, PT Kawasan Berikat Nusantara dan PT Asuransi Bangun Askrida.
Sebanyak enam perusahaan patungan yang akan didivestasi atau dijual sahamnya karena selalu merugi adalah PT Bumi Grafika Jaya, PT Ratax Armada, PT Rheem Indonesia, PT Alumindo Perkasa, PT Cemani Toka, dan PT Jaya Nur Sukses.
Kondisi BUMD di DKI Jakarta dilihat dari dasar hukum pembentukannya saat ini terdiri dari 22 perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT); 5 berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dan 2 berbentuk Badan Pengelola. Sedangkan dilihat dari jenis usahanya dipetakan menjadi bidang : property, usaha perbankan, pariwisata , perhotelan, perdagangan, manufaktur, pelayanan publik ( air minum, air limbah dan asuransi).
